MUNDUR DI TENGAH GEMPURAN: Strategi Bertahan atau Skenario Gelap Menunda Pemilu?
Kompos - Di saat gempuran artileri dan invasi bersenjata mengancam dari tiga penjuru mata angin, sebuah instruksi dari Istana justru membekukan darah para pejuang. Ketika kedaulatan dipertaruhkan, Sumatera ditekan oleh Malaysia, Sulawesi di obrak abrik oleh Filipina, dan NTT digempur oleh Timor Leste, rakyat menanti komando serangan balik yang mematikan. Muncul keputusan yang menimbulkan pertanyaan.
Bukannya perintah untuk Mukti utowo Mati di medan perang demi membela kedaulatan, seperti halnya titah Sang Sultan di Sunda Kelapa. Namun, yang terdengar justru dekrit untuk mundur secara memalukan dari medan perang (ECO MODE), bergerilya ke dalam hutan, dan "berhemat" atas nama ketahanan pangan.
Situasi ini tentu melahirkan sebuah gejolak yang mengusik nalar patriotisme para pejuang.
Apakah Pemerintahan meragukan patriotisme para pejuang?
Dimana para pemuda hingga veteran telah bersumpah layaknya Sumpah Palapa Sang Mahapatih untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Air.
Sekilas, keputusan tersebut dipahami sebagai langkah cerdas untuk menghemat resource, mengisi kembali kekuatan rakyat, dan memperkuat ketahanan pangan.
Namun, terbisik pertanyaann di dalam dada yang jauh lebih besar ketika keputusan tersebut muncul tepat menjelang pemilu.
Mari kita telaah bersama keputusan taktis ini secara objektif, di tengah panasnya suhu politik menjelang Pemilu.
Narasi resmi yang dibangun oleh Istana sangatlah rasional. Mundur dan bergerilya (Eco Mode) diklaim sebagai strategi "jangka panjang" sebuah upaya taktis untuk memulihkan cadangan sumber daya dan memastikan ketahanan pangan rakyat. Argumennya, dengan mundur sejenak dari medan perang, negara sedang menghimpun kekuatan untuk melancarkan serangan balik pada waktu yang tepat.
Namun, di pesta politik yang penuh intrik ini, kita semua sadar tidak ada satu pun keputusan politisi yang murni steril dari kalkulasi kekuasaan.
Hal ini membawa kita pada lembaran regulasi yang telah dibuat oleh leluhur Pasal 431 UU No. 7 Tahun 2017. Di sana tertulis jelas bahwa jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan seperti bencana alam atau perang, maka pemilu dapat ditunda.
Klausul inilah yang memicu tanda tanya yang jauh lebih tidak nyaman. Apakah transisi ke Eco Mode yang berpotensi mengulur waktu peperangan ini dengan membiarkan konflik berlarut-larut melalui taktik gerilya merupakan manuver yang disengaja?
Jika perang ini tidak kunjung selesai, maka pemilu sah ditunda. Jika pemilu ditunda, bayang-bayang skenario kekuasaan 32 tahun yang belakangan bergema, bisa terwujud tanpa melanggar konstitusi.
Namun, hipotesis ini justru melahirkan paradoks yang lebih besar. Jika kita melihat ke jalanan sampai ke puncak pemerintahan, seruan agar Presiden https://app.warera.io/user/69b6cd3e80a8729c4d7cc64btetap berkuasa sesungguhnya terus menggema dari mana-mana.
Beliau memiliki legitimasi massa yang cukup kuat. Lantas, mengapa harus mengambil langkah ini? Mengapa Presiden terlihat seolah merasa begitu terancam, hingga diduga harus memerintahkan para pejuang untuk mundur seolah-olah merelakan tanah Sumatra yang selama ini dijaga oleh para leluhur?
Jawaban dari paradoks ini mungkin tidak berada di medan perang, melainkan di balik tembok tebal lingkaran kekuasaan. Apakah presiden dan koalisinya mendengar bisik-bisik yang merongrong ambisinya berkuasa 32 tahun sehingga memaksanya mengambil langkah ini?
Semua masih menjadi misteri yang tertutup kabut mesiu.
Namun, pertanyaan mendasarnya tetap menuntut jawaban: Apakah instruksi Mundur dan bergerilya (Eco Mode) ini murni sebuah pengorbanan taktis demi kemenangan masa depan Ibu Pertiwi? Ataukah rakyat Indonesia, yang saat ini dengan gagah berani merelakan nyawa mereka di garis depan, sedang direduksi menjadi sekadar pion catur dalam skenario kotor untuk melanggengkan kekuasaan?
Kejanggalan keputusan ini tetap layak dan harus dipertanyakan.